[A Kementerian Agama RI | Ditjen Bimas Katolik
Jumat, 18 April 2014
   HOME   PRODUK PERUNDANGAN   PROFIL      KONTAK KAMI    BUKU TAMU    GALERI   LINK TERKAIT    SITEMAP   






KEBIJAKAN PEMERINTAH/NEGARA DALAM MEMBINA PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pengantar

Dalam majalah "Educare" Nomor 12/IX/Maret 2013 pada halaman 4-7 dalam judul "Pendidikan Humaniora", terdapat "nada miring terhadap Kementerian Agama-khususnya" Direktorat Jenderal Bimas Kristen dan Direktorat Jenderal Bimas Katolik. Agar masyarakat luas tahu duduk persoalannya, perlu kami turunkan tulisan ini dengan judul "Kebijakan Pemerintah/Negara dalam Membina Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan".

Pembagian Kewenangan

Dalam sistem pendidikan di negara kita, dikenal beberapa jenis pendidikan. Jenis pendidikan ini antara lain pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikanvokasi dan pendidikan keagamaan (lihat UU No 20/2003 pasal 14).

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kewenangan pembinaan pendidikan umum merupakan wewenang Depdikbud sedangkan kewenangan pembinaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan ( yang berciri, bernuansa agama) merupakan kewenangan Kementerian Agama ( lihat PP No 55 Tahun 2007).

Berkaitan dengan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan katolik dan yang bernuansa katolik, dalam perjalanan sejarahnya terjadi dinamika. Artinya ada Sekolah/ Perguruan Tinggi Agama Katolik yang berada dalam pembinaan Kementerian Agama c.q Direktorat Jenderal Bimas Katolik seperti PGAK (sudah tutup), Sekolah Tinggi Pastoral/ Kateketik yang sekarang jumlahnya 18 Lembaga, yang membuka program S1 dan S2. Ada pula Perguruan Tinggi Keagamaan atau dapat disebut bernuansa keagamaan katolik yang berada dalam pembinaan Depdikbud c.q Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi seperti Program Ilmu Pendidikan Teologi di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Sanata Dharma Yogyakarta, STKIP Madiun, STKIP Santo Paulus Ruteng dan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi yang tersebar dari Pematang Siantar sampai Jayapura.

Upaya Pengalihan

Ada upaya negara untuk semakin membenahi, meningkatkan pendidikan di negara kita termasuk memperjelas tugas dan fungsi Kementerian dalam membina pendidikan. Hal ini terlihat dari peraturan perundang-undangan yang bermunculan belakangan ini seperti Amandemen UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UUNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, UU Nomor 12 Tahun 2012.

Sebagai konsekuensi dari pembenahan tugas, berkaitan dengan pendidikan tinggi keagamaan/bernuansa keagamaan katolik, pada tanggal 26 September 1995 lewat surat Nomor 2370/D/T/1995, Dirjen Dikti ingin melimpahkan pembinaan (karena merasa bukan tugasnya) Sekolah Tinggi Filsafat Teologi/ Jurusan Filsafat/ Program Studi Kateketik kepada Kementerian Agama.

Menanggapi surat Dirjen Dikti tersebut, Ditjen Bimas Katolik menulis surat Nomor GII/PP.01.1/932/1995 tanggal 2 Oktober 1995 kepada KWI c.q Komisi Seminari untuk meminta sikap terhadap surat tersebut. Setelah lama berunding, Perguruan Tinggi Keagamaan/Jurusan Filsafat Teologi/Kateketik menjawab surat Ditjen Bimas Katolik secara lisan dan tulisan. Mereka bersikap tetap berada dalam pembinaan Depdikbud, Ditjen Dikti.

Sikap ini disampaikan oleh Ditjen Bimas Katolik kepada Ditjen Dikti lewat surat Nomor G/PP.009/1120/1995 tanggal 23 November 1995. Dirjen Dikti mengambil kebijakan yang tertulis dalam surat Nomor 1356/D/T/1996 tanggal 4 Juni 1996 yang isinya "Apabila lulusan program pendidikan itu dimaksudkan untuk menjadi guru agama/pengajar agama, maka jurusan/program studi yang bersangkutan berada dalam naungan pembinaan Departemen Agama" (alternatif pertama)-"Apabila lulusan program pendidikan itu tidak dimaksudkan untuk menjadiguru/pengajar agama, tetapi yang bersangkutan mempelajari dan mendalami materi sebagai Ilmu Agama, jurusan/program studi tersebut walaupun lulusannya dapat ditugasi sebagai guru/pengajar agama, dapat berada dalam naungan pembinaan Depdikbud" (alternatif kedua).

Sampai Kini Masih di Depdikbud

Alternatif kedua ini dipilih oleh Perguruan Tinggi Agama Katolik dalam pembinaan Depdikbud dan Ditjen Bimas Katolik menyampaikan hal ini kepada Depdikbud. Depdikbud setuju mereka tetap dalam naungannya namun persoalannya tidak berhenti disitu. Depdikbud minta kepada Perguruan Tinggi tersebut untuk menyesuaikan nama program studinya, maka muncullah istilah Filsafat Kristen, Ilmu Pendidikan Teologi, dan penyelenggara membuat surat bahwa lulusan mereka tidak untuk menjadiguru agama. Sampai sekarang keadaan masih seperti kebijakan tahun 1996 tadi.

Uskup Mendirikan Perguruan Tinggi Agama Katolik

Perlu kami informasikan bahwa dewasa ini ada 18 Keuskupan mendirikan ( perlu dicatat : yang mendirikan dan mengelola STP/K adalah Uskup/Keuskupan bukan Ditjen Bimas Katolik) Sekolah Tinggi Pastoral/Kateketik di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan program S1 dan S2. Mereka ini mendapat izin operasional dari Kementerian Agama dan beberapa sudah selesai diakreditasi oleh BAN-PT. Suatu hal yang tidak biasa, ada Perguruan Tinggi yang bernaung di Dikti, minta izin operasional program S2 Teologi ke Kementerian Agama dan sekarang sudah terakreditasi BAN-PT.

Tugas Pelayanan

Seiring dengan tugas yang semakin banyak diberikan oleh negara kepada Ditjen Bimas Katolik, khususnya dibidang pendidikan lewat peraturan perundang-undangan, Ditjen Bimas Katolik bekerjasama dengan pihak terkait khususnya Keuskupan-keuskupan, Depdikbud Dikti, dan BAN-PT untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Agama kita. Tugas utama kami adalah mendorong, membina, melayani, memfasilitasi agar Perguruan Tinggi kita semakin maju. Inilah "Optio Fundamentalis" kami dalam melaksanakan tugas.

Terima kasih atas tulisannya dan marilah kita bekerjasama meningkatkan mutu pendidikan tinggi agama/ keagamaan katolik di negeri kita. Selamat Paskah 2013.

Direktur Pendidikan Katolik

Sihar Petrus Simbolon, S.Th. MM

Diupload oleh joice (-) dalam kategori Direktorat Jenderal pada tanggal 17-04-2013 00:00

Berita Terkait
©2010 Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Halaman ini diproses dalam waktu 0.004472 detik