Senin, 17 Juli 2017, 14:20

RDP Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Bimas Katolik

Jakarta, DBKat--Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Bimas Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha hari ini, Senin (17/7) membahas Pendalaman Program dan Fungsi RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2018. Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, Pagu Indikatif Program Bimbingan Masyarakat Katolik Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp910.041.890.000,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp662.366.000.000,- dan Belanja Non Operasional sebesar Rp247.675.890.000,-. Jumlah ini turun 4,08% dari Alokasi Anggaran Tahun 2017.

Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018 sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Fungsi Pendidikan, yaitu sebesar Rp720.304.971.000,- (79,15%). Sedangkan untuk Fungsi Agama mendapat alokasi anggaran sebesar Rp189.736.919.000,- (20,85%). Pagu ini jauh dari kebutuhan anggaran Program Bimas Katolik sebesar Rp1.525.631.190.000,- karena itu, Dirjen Bimas Katolik mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp615.589.300.000,-. Khusus untuk Fungsi Pendidikan, tambahan anggaran ini dialokasikan salah satunya untuk peningkatan mutu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri sebesar 70 Miliar. Sedangkan tambahan anggaran Fungsi Agama salah satunya untuk penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani sebesar 34 Miliar.

Pagu Indikatif Program Bimas Katolik Tahun 2018 didistribusikan sebesar Rp132.553.364.000,- atau 14,57% ke Satker Pusat dan sebesar Rp777.488.526.000,- atau 85,43% untuk Satker Daerah.

Ada beberapa masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi VIII, diantaranya bantuan untuk Seminari di NTT dan Pematang Siantar, juga Gereja di Belitung Timur. Dirjen diharapkan melakukan peninjauan karena lembaga-lembaga tersebut sangat membutuhkan anggaran. Anggota Komisi juga mempertanyakan alokasi anggaran untuk Provinsi NTT lebih besar dibanding Provinsi lainnya. Dalam hal konsistensi konten laporan, anggota Komisi mengapresiasi Bimas Katolik yang lengkap dalam menyajikan data. Terkait usulan tambahan anggaran, anggota Komisi juga meminta Bimas-Bimas menyampaikan prioritas.

Menjawab pertanyaan tersebut, Dirjen menyampaikan bahwa alokasi anggaran besar di NTT lebih banyak terserap pada sektor pendidikan. Sebagaimana diketahui jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik di NTT banyak, begitu juga jumlah Sekolah Menengah Agama Katolik yang tersebar di NTT lebih banyak dari Provinsi lainnya. Dirjen Bimas Katolik menyampaikan bahwa untuk Seminari di Kupang sudah ada koordinasi dan lainnya akan berusaha untuk memberikan perhatian. Mekanisme pemberian bantuan yang dipakai adalah proposal sesuai kebutuhan umat. Terkait prioritas tambahan anggaran, Dirjen menyampaikan pada tahun 2018 untuk pertama kalinya diadakan Pesparani, sehingga prioritas tambahan anggaran untuk fungsi Agama dialokasikan untuk Pesparani tersebut. Untuk fungsi Pendidikan, prioritas tambahan anggaran untuk peningkatan kualitas mutu STAKatN Pontianak yang baru diresmikan Menteri Agama 26 April lalu.

Hadir pada kesempatan ini Direktur Urusan Agama Katolik, Direktur Pendidikan Katolik, serta Pejabat Eselon III di lingkungan DITJENBIMAS Katolik.

*Joice

Berita Lainnya
Selasa, 26 September 2017, 10:32

Hadiri Tahbisan Uskup Keuskupan Pangkalpinang, Dirjen: Negara hadir bersama Gereja dan Gereja hadir bersama Negara

Jumat, 15 September 2017, 14:08

Pendidikan Kemandirian Yang Digagas Dirjen Sejalan Dengan Cita-cita Komisi PSE-KWI

Rabu, 6 September 2017, 13:21

Sekolah Menengah Agama Katolik Pertama Pulau Timor terlahir di Betun

Senin, 24 Juli 2017, 11:43

Umat Katolik Hendaknya Menjadi Agen Dialog Kerukunan di Tengah Masyarakat

Sabtu, 15 Juli 2017, 09:59

Dirjen Hadiri Yubileum Emas Mgr. Angkur