Rabu, 19 Juli 2017, 15:39

Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tangsel,DBKat--Dalam rangka menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif dan akuntabel, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Ditjen Bimas Katolik pada 18 s.d 21 Juli 2017 di Tangerang Selatan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan pengendalian merupakan upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas lima unsur, yaitu:

  1. Lingkungan pengendalian
  2. Penilaian risiko
  3. Kegiatan pengendalian
  4. Informasi dan komunikasi
  5. Pemantauan pengendalian intern

Pelaksanaan kelima unsur tersebut dilaksanakan secara menyatu dan menjadi bagian yang integral dari kegiatan instansi pemerintah.

Pada awal sambutannya, Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini sebagai pedoman atau koridor untuk bekerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen Bimas Katolik dalam melaksanakan tugas secara tepat dan benar. Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen dalam program pemerintah yang dicanangkan dalam agenda Reformasi Birokrasi.

Dirjen juga menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan perlu dijabarkan di lingkungan kita masing-masing dan dapat tercapai jika setiap jajaran pimpinan pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap apa yang dikerjakan. Perlu diperhatikan juga bagaiamana mengendalikan perencanaan, bagaimana mengendalikan kegiatan, dan bagaimana mengendalikan pengawasan terhadap kegiatan tersebut, tegas Dirjen.

*Sakeng

Berita Lainnya
Minggu, 8 Juli 2018, 17:22

Dirjen: Rencana Kerja dan Anggaran Harus Fokus Pada Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Katolik

Kamis, 29 Maret 2018, 10:17

Memasuki Masa Pensiun, Pegawai Harus Siap dan Tetap Produktif dengan Sukacita

Selasa, 13 Februari 2018, 19:47

Perlu Kajian Kegiatan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam Penyusunan Pagu

Selasa, 12 Desember 2017, 13:26

Mewujudkan Reformasi di Bidang Hukum

Jumat, 17 November 2017, 12:04

Menuju Pertanggungjawaban Keuangan yang Transparan dan Akuntabel