Selasa, 3 April 2018, 14:59

Penyusunan SOP Ditjen Bimas Masyarakat Katolik Tahun 2018

Ketua Panitia, Baidabah, memberikan Laporan

Surabaya, DBKat--Ditjen Bimas Katolik menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Tahun 2018 pada tanggal 2 s.d. 6 April 2018 di Surabaya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama, menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini. Sedangkan tema yang diangkat adalah: "Penyempurnaan SOP dalam Mendukung Perbaikan Pelayanan dan Administrasi Pemerintah".

Standar Operasional Prosedur sendiri tidak dapat dipisahkan dari peta proses bisnis. Standar Operasional Prosedur merupakan pelaksanaan dari proses bisnis Ditjen Bimas Katolik. Tahun 2017 peta proses bisnis Ditjen Bimas Katolik dikelompokkan menjadi 10 proses utama dan 49 sub proses. Masih dapat bertambah sesuai kebutuhan dan perkembangan jika dianggap strategis. Dalam penerapannya, proses bisnis tersebut dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur mikro. "Ditjen Bimas Katolik memiliki 249 Standar Operasional Prosedur yang semuanya perlu ditinjau ulang atau disempurnakan," jelas Ketua Panitia, Baidabah, dalam laporannya.

Kegiatan yang diikuti oleh Kabid dan para Pembimas seluruh Indonesia ini, pada acara pembukaan juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Syamsul Bahri.Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Bimas Katolik atas penyelenggaraan kegiatan di Surabaya ini. Selain itu, Kakanwil juga mengapresiasi umat Katolik di Jawa Timur yang, menurut Kakanwil, sangat solid. Terkait dengan Standar Operasional Prosedur, disampaikan Kakanwil bahwa Standar Operasional Prosedurselalu bergerak dan persoalan utamanya adalah pada mindsetpelaksana SOP tersebut. "SOP merupakan aturan-aturan yang mengikat. Tapi tidak kemudian menjadikan orang berubah jika orang tersebut mentalnya tidak berubah," tegas Kakanwil.

Sementara itu, Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi, dalam arahannya menyampaikan bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan tuntutan dari Reformasi Birokrasi yang menuntut kita untuk berubah total sebagai Aparatur Sipil Negara. Sistem yang berubah dari waktu ke waktu merupakan upaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan Dirjen bahwa dengan penyusunan atau penyempurnaan Standar Operasional Prosedur, sebenarnya kita memperbaharui pelayanan kita. "Mari kita berikan pelayanan yang terbaik sesuai fungsi yang diberikan agar masyarakat memahami pelayanan kita," ajak Dirjen. Di akhir arahannya, Dirjen menghimbau agar semua peserta mengikuti kegiatan ini dengan baik dan menyesuaikan dengan tuntutan Reformasi Birokrasi yang diperlukan.

Dari kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan Standar Operasional Prosedur Ditjen Bimas Katolik 2018 yang disempurnakan. Narasumber yang akan memberikan materi berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dari Biro Ortala Kementerian Agama.

(Sakeng)

Berita Lainnya
Jumat, 21 September 2018, 19:21

Dirjen Apresiasi Workshop Kehumasan

Jumat, 22 Juni 2018, 10:18

Dirjen Bimas Katolik Hadiri Jambore Remaja Misioner Keuskupan Agung Jakarta

Minggu, 10 Juni 2018, 08:57

Launching Pesparani Katolik Nasional I: Dari Maluku untuk Indonesia

Rabu, 16 Mei 2018, 08:14

Dirjen: Singkirkan Hoax!

Rabu, 28 Februari 2018, 07:52

Dirjen: Menjadi Pembawa Kedamaian melalui Kegiatan-kegiatan Ditjen Bimas Katolik