Minggu, 8 Juli 2018, 17:22

Dirjen: Rencana Kerja dan Anggaran Harus Fokus Pada Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Katolik

Foto: Penyusunan Program Kerja Direktorat Pendidikan Katolik

Jakarta, DBKat--Bimas Katolik siap menyongsong Tahun Anggaran 2019 dengan mulai merencanakan sejumlah program kerja. Karena itu, semua Satker berkumpul bersama di Jakarta untuk melaksanakan Penyusunan Program Kerja Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2019 Program Bimbingan Masyarakat Katolik selama lima hari, 5-9 Juli 2018.

Hadir membuka kegiatan, Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi memberi motivasi dalam arahannya kepada peserta yang berjumlah 106 dari Satker Pusat dan Daerah.

Dalam arahannya, Dirjen meminta peserta untuk fokus pada pencapaian target tahun 2015-2019 dalam rangka mewujudkan Renstra yang telah disusun meskipun periodenya tinggal satu tahun lagi. "Target yang masih belum tercapai sampai dengan tahun 2018 ini harus dapat dimaksimalkan pada tahun 2019 sehingga kita memberikan kontribusi positif terhadap apa yang menjadi visi kita mewujudkan seratus persen Katolik dan seratus persen Pancasilais," ungkapnya.

Tidak hanya berusaha mencapai target, tetapi Dirjen juga berpesan untuk mengevaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. "Penting untuk kita terus melakukan evaluasi sejauh mana anggaran tersebut memberikan manfaat bagi umat Katolik se-Indonesia. Apabila dari hasil evaluasi tersebut, kita temukan ada hal yang masih belum bisa dikerjakan optimal sesuai dengan Renstra 2015-2019, maka pada tahun 2019, kita harus bekerja dengan lebih keras lagi," tegasnya.

Dari Laporan yang diterima Dirjen sampai Juli 2018, realisasi anggaran belum sesuai yang diharapkan. Harusnya, minimal 40-50 persen bisa tercapai, tetapi baru terealisasi di kisaran 38 persen. Dirjen mengapresiasi capaian yang dihasilkan oleh Provinsi Gorontalo yang sampai akhir semester pertama telah mencapai realisasi sebesar 63 persen. Dirjen berharap alokasi anggaran yang dibuat harus memperhatikan keseimbangan antara visi dan misi, tidak sekadar hanya untuk memenuhi hasil kinerja saja.

Tahun 2019, Bimas Katolik mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp929.931.792.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) untuk membiayai 5 kegiatan yakni Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik, Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik, Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik, dan tambahan satu Kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Katolik dengan adanya Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) Pontianak.

Sampai dengan tahun 2018, Direktorat Jenderal Bimas Katolik mengelola Program Bimbingan Masyarakat Katolik yang tersebar di 348 Satker Anggaran yang terdiri dari 1 Satker Pusat, 34 Satker Provinsi, 312 Satker Kabupaten/Kota, dan 1 STAKatN Pontianak. Dengan ketersediaan anggaran yang ada, Dirjen berpesan agar program harus dirumuskan secara baik, berdasarkan data yang valid, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh umat Katolik se-Indonesia.

Dari Pagu Indikatif 2019 tersebut, Satker Pusat mengelola anggaran sebesar Rp126.246.845.000,- (seratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu Rupiah) atau sebesar 13,58% dari Total Pagu Indikatif 2019 dan Satker Daerah mengelola anggaran sebesar Rp803.684.947.000,- (delapan ratus tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) atau sebesar 86,42% dari Total Pagu Indikatif 2019. Dalam hal ini anggaran Satker Pusat juga termasuk anggaran untuk antisipasi apabila kembali diberlakukan kebijakan Self Blocking/Penghematan Anggaran.

Beberapa hal yang menjadi penekanan Dirjen dalam penyusunan program kerja Tahun Anggaran 2019, adalah 1) Dalam mendistribusikan anggaran harus berpedoman pada money follow program yaitu tidak semua fungsi harus dibiayai dan berfokus pada program prioritas yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 2) Rencana kerja dan anggaran harus disusun berdasar data yang valid, akuntabel, terpercaya dan fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat Katolik di seluruh Indonesia. Pendistribusian program pembinaan dan bantuan terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan urusan agama Katolik memprioritaskan pemenuhan aspirasi daerah dan berfokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah umat Katolik; 3) Rencana kerja dan anggaran yang disusun harus memiliki indikator sasaran kerja yang jelas dan terukur sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada segenap stakeholder/pemangku kepentingan; 4) RKA-K/L beserta data dukung RKA-K/L seperti Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (KAK/TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan data dukung lain yang terkait harus dipersiapkan dengan baik sehingga kita memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas dan siap direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L). Perhatikan batas waktu penyusunan RKA-K/L yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI mengingat tanggal 9 Juli 2018 Menteri Keuangan RI sudah menetapkan RKA-K/L sudah ditelaah.

Kegiatan ini diisi juga dengan pemaparan dari Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenag, Inspektur Jenderal Kemenag, serta pemaparan Eselon II Ditjen Bimas Katolik. Sampai dengan hari ke-empat penyusunan program kerja, peserta masih berkutat dengan pagu yang telah dibagi untuk kemudian dialokasikan ke program kerja yang siap dijalankan tahun 2019 yang akan datang. (Joice/Sakeng/Subbag Perencanaan dan Anggaran)

Berita Lainnya
Senin, 3 September 2018, 11:33

BIMTEK Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Regio Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara

Jumat, 20 Juli 2018, 12:55

Membangun Peranan Keprotokolan dalam Layanan Kedinasan

Kamis, 29 Maret 2018, 10:17

Memasuki Masa Pensiun, Pegawai Harus Siap dan Tetap Produktif dengan Sukacita

Selasa, 13 Februari 2018, 19:47

Perlu Kajian Kegiatan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam Penyusunan Pagu

Selasa, 12 Desember 2017, 13:26

Mewujudkan Reformasi di Bidang Hukum