Jumat, 20 Juli 2018, 12:55

Membangun Peranan Keprotokolan dalam Layanan Kedinasan

Bogor, DBKat--Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Katolik, diperlukan aturan-aturan yang berkaitan dengan keprotokolan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yang dimaksud dengan keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik juga menerapkan ketentuan yang terkait dengan keprotokolan dalam setiap pelayanan maupun kegiatan yang dilakukan. Dalam lingkup Ditjen Bimas Katolik, tugas yang berkaitan dengan keprotokolan berada pada Subbagian Rumah Tangga di Bagian Umum dan Barang Milik Negara Sekretariat Ditjen Bimas Katolik.

Untuk pertama kalinya, Ditjen Bimas Katolik mengadakan kegiatan Pembinaan Keprotokolan yang dilaksanakan di Bogor, tanggal 18 s.d. 20 Juli 2018. Dalam pengantarnya, Kabag Umum dan BMN, E. Rifai Andayani, menjelaskan bahwa maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah:

  • Peserta diharapkan dapat memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab keprotokolan dalam suatu kegiatan resmi dan kenegaraan;

  • Peserta diharapkan mampu menyelenggarakan suatu acara/kegiatan dengan tertib, rapi lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

  • Peserta memperoleh pengetahuan serta teknik-teknik aplikatif dalam tugas kegiatan keprotokolan.

Sementara itu, Dirjen Bimas Katolik, Eusabius Binsasi, mengapresiasi kegiatan Pembinaan Keprotokolan ini. Disampaikan Dirjen bahwa terdapat kaitan antara ASN dan birokrasi. "Kita sudah menjadi ASN dan ada sistem yang harus ditaati. Ada jenjang berdasarkan pangkat, jabatan, dan usia. Semua ada dalam sistem birokrasi. Semua diatur dalam keprotokolan. Tidak hanya berkaitan dengan pimpinan, tapi juga untuk kita semua sebagai ASN," jelas Dirjen.

Dirjen juga menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting karena menyangkut eksistensi instansi. Selain itu, Dirjen berharap agar semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan membuat perubahan dalam menata sistem di Ditjen Bimas Katolik. "Baik jika tahun depan dibuat dalam lingkup nasional sehingga di daerah juga mendapat pengetahuan yang sama," tambah Dirjen.

Hadir pada kegiatan ini Narasumber dari Biro Umum Kementerian Agama, TVRI, Sekretariat Negara, dan Kementerian Dalam Negeri.(Sakeng)

Berita Lainnya
Kamis, 29 Maret 2018, 10:17

Memasuki Masa Pensiun, Pegawai Harus Siap dan Tetap Produktif dengan Sukacita

Selasa, 13 Februari 2018, 19:47

Perlu Kajian Kegiatan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam Penyusunan Pagu

Selasa, 12 Desember 2017, 13:26

Mewujudkan Reformasi di Bidang Hukum

Jumat, 17 November 2017, 12:04

Menuju Pertanggungjawaban Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Minggu, 23 Juli 2017, 13:52

Penyusunan Program Perlu Skala Prioritas dan Fokus Pada Kebutuhan Masyarakat