Senin, 3 September 2018, 11:33

BIMTEK Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Regio Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara

Manado, DBKat--"Pengalokasian anggaran harus berdasarkan rencana program. Prioritas Program Bimbingan Masyarakat Katolik adalah bagaimana membangun Gereja Sebagai Umat. Tidak hanya memandang gereja sebagai gedung, tapi membina iman umat sehingga menjadi pribadi yang berkualitas," Demikian penegasan yang diungkapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kantolik, Eusabius Binsasi pada pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Regio Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara, yang dilaksanaan selama tanggal 23 - 30 Agustus 2018 di Manado - Sulawesi Utara.

Disampaikan Dirjen, kegiatan rutin tahunan ini, dalam upaya peran Ditjen Bimas Katolik menjadi fasilitator dalam menjalankan TUSI-nya di melalui Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan. Pemerintah selaku pengguna Anggaran wajib, lanjut Dirjen, menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya, yang penyusunannya berdasaran PAGU Anggaran K/L, sebagai hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR.

Progres Pelayanan Bimas Katolik Sesuai Amanat Renstra

Sampai dengn tahun 2018, Program Bimbingan Masyarakat Katolik telah mengelola anggaran sebesar Rp 3.600.040.851.000. Dan bila anggaran tahun 2019 nanti tidak mengalami perubahan, ada penglokasian anggaran sejumlah Rp. 929.890.212.000. "Itu berarti dari tahun 2015 - 2019 kita dipercaya untuk mengelola anggaran dengan total sebesar Rp 4.529.931.063.000. Penting untuk kita terus melakukan evaluasi sejauh mana anggaran tersebut memberikan manfaat bagi umat Katolik di Indonesia. Apabila dari hasil evaluasi tersebut, kita temukan ada hal yang masih belum dikerjakan optimal sesuai amanat Renstra 2015-2019, maka pada tahun 2019, kita harus bekerja dengan lebih keras," papar Dirjen.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, Dirjen berharap kegiatan-kegiatan serupa dapat dimanfaatkan sebagai langkah perencanan optimal bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan berikutnya seperti yang telah disepakati dalam Renstra. Termasuk penyediaan data pendukung yang menjadi panduan pelaksanaan program kegiatan. Sebab menurut Dirjen, rencana kerja dan anggaran harus disusun berdasarkan data yang valid, akuntabel, terpercaya dan fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat Katolik. "Pendistribusian program pembinaan dan bantuan terhadap lembaga pendidikann keagamaan dan urusan agama Katolik memprioritaskan pemenuhan aspirasi daerah dan berfokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah umat Katolik," ungkap Dirjen.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia Penyelenggara, Yulita R. Pinilih Sudaryati, mengungkapkan tujuannya diadakannya kegiatan tersebut adalah tercapainya sinkronisasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Program Bimas Katolik antara Pusat dan Daerah dan antar Satuan Kerja (Satker) bersangkutan. "Karenanya, diharapkan para Satker dapat menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas melalui sistem aplikasi RKA-K/L," papar Yulita.

Acara pembukaan yang dihadiri 40 peserta yang terdiri dari Pembimas, KASI-GARA, Operator, dan Pejabat Ditjen Bimas Katolik ini, juga dihadiri pula oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Utara, Abdul Rasyid. Pada sambutannya, Abdul Rasyid memaparkan potret keharmonisan hubungan antaruma beragama di Provinsi Sulawesi Utara. Misalnya, penghargaan Harmony Award yang berhasil disandang Kota Tomohon. "Prestasi ini juga memacu para Bupati dan Walikota untuk meraih prestasi serupa dengan terus meningkatkan kerukunan antarumat beragama," ungkap Abdul Rasyid.

Pada sesi berikutnya, Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi, Yohanes Dwimbo, menghantarkan materi tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik.

Disampaikan Kabag, bahwa penyusunan rencana kerja harus mematuhi dasar hukum sebagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama, termaktub di dalamnya Ditjen Bimas Katolik. Diantaranya, Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 66 Thn 2015 tentang Peraturan Menteri Agama RI, dan Nomor 66 Thn 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 33 Kankemenag Kab/Kota. Serta regulasi menyangkut program Bimas Katolik, yakni Peraturan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (PESPARANI Katolik), serta Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) Pontianak. RI, Nomor 66 Thn 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 33 Kankemenag Kab/Kota.

Pada tahap kegiatan ini, tiap kanwil bekerja untuk melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kertas kerja RAB dan RKA-K/L. Pola pengerjaan terbagi dalam tiap-tiap provinsi. Yakni Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

Kegiatan di tutup secara resmi oleh Sekretaris Ditjen Bimas Katolik yang hadir menyampaikan materi seputar penggunaan anggaran. Sebagai ASN, Sekretaris menekankan kembali bahwa setiap pemanfaatan anggaran, harus memperhatikan regulasi terkait. "Dengan Bimtek ini, diharapkan para Pembimas, Kepala Seksi, Penyelenggara, maupun operator, memahami standar-standar yang berlaku, sehingga penggunaan anggaran dapat berjalan optimal," tandas Sekretaris sebelum menutup kegiatan selama lima hari tersebut.

(Maria Masang)

Berita Lainnya
Jumat, 20 Juli 2018, 12:55

Membangun Peranan Keprotokolan dalam Layanan Kedinasan

Minggu, 8 Juli 2018, 17:22

Dirjen: Rencana Kerja dan Anggaran Harus Fokus Pada Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Katolik

Kamis, 29 Maret 2018, 10:17

Memasuki Masa Pensiun, Pegawai Harus Siap dan Tetap Produktif dengan Sukacita

Selasa, 13 Februari 2018, 19:47

Perlu Kajian Kegiatan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam Penyusunan Pagu

Selasa, 12 Desember 2017, 13:26

Mewujudkan Reformasi di Bidang Hukum