BERITA

Friday, 22 November 2019 07:10 PM

Persiapan Pelaksanaan PPG, Ditjen Bimas Katolik Gelar Rapat Koordinasi di Yogyakarta

Rakor Pelaksanaan PPG

Yogyakarta (DBKat)--Pendidikan dipandang sebagai aspek penting, dimana peran pokoknya adalah membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas. Salah satu instrumen penguat pendidikan adalah Guru. Sebaik-baiknya mutu pendidikan Indonesia adalah sebaik-baiknya mutu guru.

Pekerjaan guru nilai tawarnya tinggi, karena itu guru harus mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan. Undang-undang mensyaratkan bahwa guru yang kompeten harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1, juga memiliki sertifikat. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), tidak terkecuali Guru Pendidikan Agama Katolik (GPAK).

Dilandasi adanya keprihatinan masih banyaknya GPAK yang belum melaksanakan PPG, perlu adanya rambu-rambu yang mengatur pelaksanaannya, agar tujuan PPG tepat sasaran. Saat ini terdata 8000 GPAK yang belum tersertifikasi. Sejumlah 2323 diantaranya dianggap memenuhi syarat. Dan untuk tahun 2020, direncanakan akan ada 300 GPAK yang akan mengikuti PPG.

Untuk mendapatkan data yang pasti serta mekanisme apa yang bisa dilakukan demi terlaksananya pelaksanaan PPG ini, Ditjen Bimas Katolik melalui Direktorat Pendidikan Katolik melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan PPG di Yogyakarta, Jumat s.d. Senin, 22 s.d. 25 November 2019.

Dalam arahan pembukanya, Jumat (22/11), Sekretaris Ditjen Bimas Katolik, Aloma Sarumaha, menyampaikan pentingnya pertemuan ini untuk menemukan satu kesepakatan yang dianggap paling bijak dalam rangka mengentaskan GPAK yang belum tersertifikasi. Karena itu Ditjen Bimas Katolik tidak tinggal diam, tetapi terus menerus menemukan jalan keluar terhadap persoalan PPG ini.

“PPG menjadi salah satu alat untuk menentukan para guru disebut profesional. Melalui RENSTRA, Ditjen Bimas Katolik memberikan perhatian untuk guru, salah satu item program kerjanya adalah fokus pada peningkatan dan pemerataan akses mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik,” ungkap Sekretaris.

Sekretaris melanjutkan, peran masyarakat Katolik sangat penting. “Kita (Pemerintah-red) ada karena ada masyarakat Katolik. Kehadiran kita dalam pertemuan ini menjadi bukti nyata kita memiliki tujuan yang sama, yakni membangun masyarakat Katolik yang seratus persen patriotik dan seratus persen Katolik. Semakin masyarakat Katolik maju, kita semakin tenang. Instrumen yang kuat adalah guru yang disebut pendidik, peserta didik dan mahasiswa yang berkualitas serta lembaga pendidikan keagamaan Katolik yang berkualitas.”

Sekretaris melanjutkan, kerja sama dengan berbagai pihak menjadi mutlak diperlukan baik itu dengan Gereja Katolik, maupun dengan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Katolik. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Katolik ini, menurut Sekretaris, beroperasi atas nama Gereja Katolik. Pengelola Perguruan Tinggi Agama Katolik (PTAK) tidak bisa lepas dari program kerja Uskup, karena sekolah milik Uskup.

Pertemuan ini, lanjut Sekretaris, juga menjadi momen penting untuk melihat kembali data yang ada. Karena itu, Sekretaris meminta Kabid/Pembimas Katolik untuk mengidentifikasi dengan baik kondisi data GPAK di daerahnya masing-masing. Data-data itu dianlisis dan dikirim ke Direktur Pendidikan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan. Negara bertanggung jawab terhadap guru-guru yang belum tersertifikasi, namun juga tidak serta merta dapat terselesaikan semuanya. Butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya.

Dalam rencana pelaksanaan PPG ini, Ditjen Bimas Katolik akan melibatkan pihak-pihak terkait. “Untuk kepentingan pelaksanaan PPG, kita membutuhkan masukan berbagai pihak, terutama dari pihak Gereja Katolik. Kita ingin Gereja Katolik menegaskan posisinya terhadap GPAK. Penegasan Gereja Katolik akan menjadi cikal bakal kerja sama bagaimana GPAK ini diperlakukan. Kita juga membutuhkan praktisi pendidikan baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari lembaga pendidikan lain,” tegas Sekretaris.

Di akhir arahannya, Sekretaris mengungkapkan bahwa apa yang akan dibuat saat ini, kalau ditarik ke atas, sesungguhnya ingin menanggapi apa yang Negara inginkan melalui UUD 1945 dimana pendidikan mempunyai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, Sekretaris minta setiap orang perlu melihat kekuatan dan peluang apa yang bisa dilakuan untuk memberdayakan GPAK. Sekaligus juga untuk usaha peningkatan keimanan dan ketakwaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Dengan kita bertemu, kita pasti bisa melihat mana yang akan bisa kita ambil sebagai jalan untuk membangun pendidikan agama dan pendidikan keagaman Katolik di Indonesia,” tutupnya.

Pertemuan empat hari ini diikuti 81 Peserta, yang terdiri dari Kabid/Pembimas Katolik, Ketua/Wakil Ketua PTAK/Kaprodi dan dari Ditjen Bimas Katolik. Narasumber yang hadir selain dari internal Ditjen Bimas Katolik, juga dari Komisi Kateketik KWI dan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

(Joice/Puri)

Dibaca
Today Visitor :1
Total Visitor : 44
Total Hits : 80.02K