BERITA

Monday, 10 February 2020 06:30 PM

Pemaparan Plt. Dirjen Bimas Katolik Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI

Plt. Dirjen Bimas Katolik memberikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat (Foto: Sakeng/DBK)

Plt. Dirjen Bimas Katolik, Prof. Dr Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, M.A. memberikan pemaparan terkait target dan sasaran pelaksanaan program dan anggaran tahun 2020 pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI pada hari Senin (10/2). Rapat Dengar Pendapat ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI.

Dalam paparannya,  Plt. Dirjen menjelaskan sasaran yang ingin dicapai oleh Ditjen Bimas Katolik, yaitu:

  1. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Katolik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik.
  2. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat Katolik dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Katolik sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya dan beribadat dengan baik, khusus, dan nyaman.
  4. Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat Katolik dalam menghadapi berbagi krisis.
  5. Menciptakan harmoni sosial dalam kehidupan intern umat Katolik dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman, damai, dan tenteram.

Untuk sasaran strategis ini, lanjut Plt. Dirjen, Ditjen Bimas Katolik didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 884.926.735.000,- dengan rincian Fungsi Agama sebesar Rp. 173.014.331.000,- (19,55%) dan Fungsi  Pendidikan sebesar Rp. 711.912.404.000,- (80,45%). “Jika dibandingkan dengan tahun 2019, ada penurunan yang cukup signifikan terhadap alokasi anggaran Program Bimas Katolik yaitu sebesar 4,86%,” ungkap Plt. Dirjen.

Selain itu, ada beberapa masalah aktual yang diangkat pada RDP kali ini terkait belum memadainya pembiayaan Program Bimas Katolik antara lain kegiatan Pesparani, penyelenggaraan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI), tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non-PNS yang baru dialokasikan untuk 7 bulan dan masih kekurangan 5 bulan, serta penyelenggaraan Fungsi Pendidikan. (Subbag Sisfo)

Dibaca
Today Visitor :1
Total Visitor : 173
Total Hits : 115.93K