BERITA

Saturday, 23 February 2019 12:26 PM

Pertemuan DGD dengan Menteri Agama Bahas Moderasi Beragama di Indonesia

Menag berialog dengan DGD

(Jakarta, DBKat) Moderasi beragama kembali ditekankan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pertemuan dengan perwakilan Dewan Gereja-Gereja se-Dunia (DGD) pada Jumat (22/2). Hadir dalam pertemuan ini Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama. Ditjen Bimas Katolik diwakili Sekretaris, Aloma Sarumaha dan Kasubdit Kelembagaan, FX. Rudy Andrianto.

Kegiatan kunjungan ini adalah salah satu program DGD yang diberi nama ‘Pilgrim Team Visit’(PTV) dan sudah diadakan sejak lama. DGD mengutus tim yang terdiri dari beberapa pengurus DGD dan para pimpinan gereja dari beberapa negara ke beberapa negara tertentu (yang diputuskan dalam persidangan DGD), untuk mengekspresikan solidaritasnya kepada gereja-gereja yang dikunjungi, serta mendengarkan dan mendoakan hal-hal yang menjadi pergumulan gereja-gereja tersebut.

Dalam program kunjungan ke Indonesia, tim ini ingin memahami tiga isu utama yang menjadi perhatian mereka: 1.) kebebasan beragama dan berkeyakinan, 2.) radikalisme dan terorisme, 3.) persoalan hak asasi manusia (HAM). Untuk itulah tim mengunjungi berbagai tempat seperti Jakarta, Surabaya, Papua dan Papua Barat, serta menemui pihak-pihak terkait: para pimpinan gereja, intelektual, pegiat HAM, pegiat dialog lintas iman, peneliti, masyarakat lokal, masyarakat adat, kelompok rentan/terdampak, dan pemerintah Indonesia (baik pusat maupun daerah, termasuk bertemu dengan Kapolda Papua).

Kunjungan ke Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya bertemu dengan Menteri Agama, adalah salah satu pertemuan yang sangat diharapkan. Tujuannya: 1.) tim dapat menyampaikan maksud dan tujuan PTV di Indonesia, 2.) tim dapat menyampaikan pendapat secara umum mengenai hal-hal yang telah dialami selama kunjungan di Indonesia, 3.) tim dapat mendengarkan pandangan atau pesan dari Menteri Agama kepada rombongan PTV, untuk menjadi masukan.

Dalam penjelasannya kepada DGD, Menag Lukman Hakim Saifuddin menegaskan kembali moderasi beragama yang sedang digaungkan Pemerintah. Moderasi beragama dilandasi oleh ideologi Pancasila yang sila-silanya, jika dipahami dengan benar, adalah pengejawantahan dari nilai-nilai agama yang telah digali oleh para pendiri bangsa.

Jika merujuk kepada Pancasila, ketika pendiri bangsa merumuskan konstitusi, maka agama menjadi vital posisinya. Pertama, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan yang kedua tentang hak asasi manusia. Kebebasan pelaksanaan hak asasi manusia bukan tanpa batas. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orng wajib tunduk pada pembatasan yang diatur Undang-undang. Kewenangan membuat UU ada di tangan Presiden dan DPR yang dua-duanya dipilih rakyat. Ini adalah manifestasi kedaulatan rakyat yang para wakilnya diberi kewenangan membatasi hak-hak dengan pertimbangan empat hal, yakni keamanan, ketertiban umum, moral, dan agama. Lagi-lagi, agama menjadi salah satu faktor.

Menag menegaskan bahwa Pemerintah berupaya agar perintah Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan sebaik-baiknya. Pemerintah bersyukur dibantu Ormas, tokoh agama, dan majelis-majelis keagamaan yang punya perhatian yang sama menegakkan Pancasila dan UUD 1945.

Namun, kata Menag, tidak dipungkiri adanya ada pelanggaran hak-hak warga negara dalam menjalankan ajaran agamanya. Konflik g ymengatasnamakan agama masih ada, itu yang jadi perhatian Pemerintah saat ini.

“Fanatisme umat beragama sangat tinggi, sehingga karena berlebihan, mereka tidak lagi memiliki toleransi, mereka tidak lagi saling menghargai. Ekstremitas ada pada dua kutubnya, yakni pertama, paham yang konservatif dalam memahami teks Kitab Suci dan yang kedua, teks Kitab Suci yang dipahami terlalu liberal,” ungkap Menag.

Bukan hanya itu Menag menilai munculnya konflik juga karena persoalan internal umat beragama . Karena itu Pemerintah, berdasarkan fakta yang ada, mengingatkan umat untuk mengiuti jalur moderat: tidak berlebihan dalam memahami dan mengamalkan. Yang terlalu konservatif dan liberal dirangkul, tidak dibiarkan, agar harkat dan martabat kemanusiaan tetap terpelihara.

Menanggapi pertanyaan bahwa Pemerintah dinilai kurang tegas dalam penindakan terhadap tindakan-tindakan radikalisme dan intoleran, Menag mengatakan bahwa persoalan ini sangat kompleks. Ada kekosongan hukum yang perlu diisi terkait apa itu penodaan agama. Regulasi hanya mengatur tidak boleh menyebarluaskan penafsiran terhadap pokok-pokok ajaran agama dimana penafsiran itu menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Apa itu pokok-pokok ajaran agama sehingga bisa menjadi acuan apakah penafsiran itu menyimpang atau tidak.

“Dalam setahun Kemenag sedang memikirkan ini. Siapa yang menentukan apakah penafsiran itu menyimpang atau tidak? Apakah MUI, PGI atau dikembalikan ke pengadilan.”

Hate speech juga sedang kita tata batasan-batasannya. Prinsipnya kita sedang ingin mendapatkan titik tengahnya; moderatnya. Agama itu pendekatannya toleransi, keragaman, saling menghargai. Tapi juga kita tidak ingin tanpa aturan orang seenaknya menafsir. Dan penafsiran itu menyimpang yang berpotensi menjadi bibit-bibit konflik. Kita sedang cari solusi yang paling moderat agar semua bisa merasa nyaman dan saling menghargai,” tegas Menag.

Menag menambahkan, ada banyak persoalan yang sesungguhnya adalah persoalan politik, tetapi dibawa ke ranah agama. “Ini kasuistik, kami terus pantau. Kami selalu merujuk pada ketentuan. Yang sifatnya anjuran kami selesaikan dengan dialog dengan pendekatan kekeluargaa, bukan dengan hukum. Hukum itu hitam putih, yang kalah akan terluka dan kecewa. Karena hukum hasilnya salah dan benar. Maka dialog adalah jalan kompromi yg baik.”

Menag mengatakan bahwa tantangan bagi kita semua adalah bisa meletakan pada posisi yang adil antara dua kepentingan yang dinamis yaitu hak dan kewajiban. “Pemenuhan hak akan menimbulkan penunaian kewajiban, dan sebaliknya.”

Joice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibaca
Today Visitor :1
Total Visitor : 43
Total Hits : 30.07K