BERITA

Wednesday, 09 October 2019 11:44 AM

Menjadi Penyuluh Agama Katolik Non PNS yang Memajukan Umat dan Mempersatukan Bangsa

Pembinaan Penyuluh Agama Katolik Non PNS

Jakarta (DBKat) -- Saat ini kita berada dalam era perkembangan informasi dan teknologi yang pesat, khususnya kita sedang menjalani revolusi industri keempat (Revolusi Industri 4.0) yang ditandai dengan munculnya kecerdasan artifisial, robotik, mobil otomatis, aplikasi online, dan lain sebagainya. Kita berada dalam kepungan kemajuan teknologi. Dampak positifnya, kemajuan tersebut mempermudah segala urusan hidup manusia sehari-hari.

Era industri keempat tersebut membawa banyak tantangan sekaligus peluang bagi kita. Tantangan tersebut antara lain: bagaimana mengatasi maraknya berita hoaks  dan ujaran kebencian. Bagaimana kita menghadapi dan menyiapkan diri menyongsong masa depan Indonesia yang seringkali diwarnai ancaman intoleransi, radikalisme, penyalahgunaan narkoba, masalah pornografi dan sebagainnya. Peluangnya adalah bagaimana kita memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama, dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat beragama.

Pemerintah, masyarakat, umat beragama dan Gereja dipanggil untuk berpartisipasi dalam mengurangi dampak negatif kemajuan  teknologi dewasa ini. Setiap profesi sesuai dengan kompetensi dituntut untuk mengurangi dampak negatif kemajuan revolusi industri keempat tersebut guna mewujudkan kesalehan sosial dan harmoni umat.
Gereja sebagai persekutuan kaum beriman yang mengemuka dalam Konsili Vatikan II memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa Gereja yang Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik itu terdiri dari beragam pribadi, suku, jenis kelamin, umur, pekerjaan, status, minat, bakat, dan sebagainya. Maka Gereja disebut sebagai komunitas yang terdiri dari komunitas-komunitas basis atau kelompok-kelompok kategorial yang ada di dalamnya.

Gereja menyadari bahwa kelompok umat baik parokial maupun kategorial merupakan aset Gereja yang dengan berbagai cara ikut berpartisipasi dalam perutusan Gereja universal. Para imam sebagai gembala dan pemimpin paroki  membutuhkan tenaga pastoral, katekis, pewarta, atau penyuluh agama Katolik non PNS yang berpendidikan dan berkomitmen untuk melayani dan mewartakan iman dan ajaran Katolik kepada umat di paroki.  Sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat serta kebijakan pemerintah  di bidang agama, penyuluh agama Katolik non PNS perlu dibekali dengan pengetahuan tentang agama Katolik secara terus menerus dan memadai. Selain itu mereka juga harus diberikan pemahaman tentang siapa dirinya, tugas pokoknya, siapa audiensnya (kelompok sasaran), dan bagaimana metode-metode efektif dalam penyuluhannya, serta bagaimana melakukan penilaian, pelaporan dan pengembangan tugasnya.

Untuk meningkatkan kompetensi penyuluh agama Katolik non PNS di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, maka Ditjen Bimas Katolik bekerja sama dengan pihak Gereja menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Penyuluh Agama Katolik Non PNS Tingkat Nasional di Jakarta pada tanggal 20 – 23 Mei 2019, agar mereka selalu update, selalu berkembang dalam kompetensi, wawasan dan pengetahuan. Adapun tema kegiatan tersebut adalah “Jaga Kebersamaan Umat” dengan subtema “Menjadi Penyuluh Agama Katolik Non PNS yang Memajukan Umat dan Mempersatukan Bangsa”. Narasumber yang diundang dalam pembinaan ini terdiri dari unsur pemerintah (Ditjen Bimas Katolik Kemenag) dan juga dari unsur Gereja. Sehingga penyuluh agama Katolik yang mendapat pembinaan melalui kegiatan tersebut, nantinya akan kembali kepada Gereja di paroki tempat mereka bertugas masing-masing untuk menerapkan hasil pembinaan penyuluhan agama Katolik non PNS.

Banyak gagasan menarik yang disampaikan para narasumber kegiatan ini  memperkaya wawasan para penyuluh agama Katolik non PNS.  Pertemuan dibuka secara resmi oleh Direktur Urusan Agama Katolik, Fransiskus Endang, SH, MM. Dalam sambutan dan materinya beliau menekankan bahwa Keputusan Menteri Agama tentang pedoman Penyuluh Agama Non PNS memperkuat keberadaan Penyuluh Non PNS yang membawa pengaruh terhadap peningkatan keagamaan dan pemahaman keagamaan. Dalam peningkatan kompetensi penyuluh, Ditjen Bimas Katolik dapat bekerja sama dengan Pusdiklat. Penyuluh agama non PNS bisa diperpanjang SK pengangkatannya bila memiliki kinerja baik dan bisa dimungkinkan juga diangkat menjadi penyuluh agama Katolik PNS jika peraturan tentang hal tersebut sudah ada.

Selanjutnya Sekretaris Eksekutif Komisi Kerawam KWI, Romo Siswantoko Pr menekankan tentang posisi penyuluh agama Katolik non PNS yang sangat penting dan strategis untuk menambah kekuatan barisan para pewarta Gereja. Ada hal yang menuntut kehadiran penyuluh, yaitu Jumlah umat Katolik yang terus bertambah cepat namun tidak berbanding lurus dengan bertambahnya Imam. Satu sisi kita bangga jumlah umat Katolik berkembang pesat, tetapi di sisi lain kita khawatir siapa yang menggembalakan umat yang banyak ini? Disinilah peran penting penyuluh agama Katolik non PNS.  Apalagi jika banyak keuskupan mulai tidak lagi mengangkat katekis sehingga kehadiran penyuluh agama Katolik non PNS sangat membantu. Tantangan zaman yang semakin berat, sehingga kalau tidak kuat iman umat akan roboh.

Dalam pemaparan materinya, Dirjen Bimas Katolik, Drs. Eusabius Binsasi mengucapkan proficiat kepada peserta karena telah bersedia menjadi penyuluh agama Katolik non PNS, bergabung dengan kementerian agama yang jumlah pegawainya ratusan ribu orang. Pemerintah juga menyiapkan sarpras sebagai pendukung. Bimas Katolik memfasilitasi lembaga-lembaga agama. Misalnya bantuan rehab bangunan rumah ibadah supaya umat dapat beribadat secara nyaman. Bukan hanya bantuan fisik, tetapi Bimas Katolik juga memberikan bimbingan supaya umat Katolik menjadi warga negara Indonesia yang pancasilais dan umat Katolik yang baik. Bimas Katolik mempunyai tugas menghadirkan Pemerintah di tengah umat Katolik dan juga membawa umat Katolik untuk selalu berjalan bersama Pemerintah. Maka tugas penyuluh adalah melaksanakan tugas sebagai katekis, pewarta iman Katolik. Selain itu ada juga tugas yang tidak kalah penting, yaitu tugas membimbing umat Katolik untuk mempunyai wawasan kebangsaan dan memahami nilai-nilai Pancasila. Program kerja penyuluh bukan soal pembinaan keagamaan Katolik saja tetapi membimbing untuk mempunyai nilai-nilai kebangsaan. Penyuluh diharapkan mampu membuat sinergi pembinaan nilai ajaran iman Katolik dengan nilai kebangsaan, dan menyiapkan umat Katolik sungguh militan memperjuangkan gereja Katolik, sekaligus sungguh patriotik mencintai tanah air. Umat Katolik secara internal juga sangat bervariasi dalam bidang sosial, ekonomi dan pendidikannya. Maka sebagai penyuluh, anda bertugas menjadikan orang katolik sungguh memahami dan menghayati ajaran imannya secara benar.

Nasarasumber berikutnya adalah Sekretaris Ditjen Bimas Katolik, Dr. Aloma Sarumaha, M.A, M.Si yang menyampaikan materi tentang SDM penyuluh agama Katolik.  Pertama, program Bimas Katolik beroperasi di NKRI, salah satu kasusnya adalah mengembangkan SDM yang unggul. Yang kedua adalah regulasi. Regulasi menjadi sebuah kekuatan yang tidak diragukan. Ketiga adalah sarpras. Masalah penyuluh non PNS, salah satunya adalah sarpras. Dengan honorarium penyuluh non PNS 1 juta rupiah, mau buat apa? Yang keempat adalah anggaran. Jika anggaran 2020  turun, bisa jadi penyuluh non PNS akan dirasionalisasi. Namun demikian perlu dilihat bahwa tujuan penyuluh agama Katolik Non PNS adalah menyatukan pemahaman Gereja dan pemerintah, sehingga penyuluh ada untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Katolik. Efeknya, program kerja penyuluh perlu mewujudkan hal tersebut.

Maka perlu memotivasi penyuluh agar mereka terlibat untuk menjaga NKRI. Sehingga perlu literasi keagamaan. Saat ini banyak pemikiran bagus, tetapi radikal. Penyuluh menjadi agen pengingat anti radikalisme. Selain itu penting juga bahwa penyuluh ditingkatkan kemampuan umum dan khususnya. Kemampuan umum penyuluh : aspek kepribadian; aspek profesional (perlu menguasai materi secara luas dan mendalam); aspek pedagogik (mempunyai kemampuan memahami orang lain); aspek sosial (kemampuan berelasi dengan orang lain). Sedangkan kemampuan khusus penyuluh : unggul dalam ajaran iman Katolik yang benar; unggul dalam kesaksian hidup Kristiani; cakap mengajar ajaran iman Gereja Katolik kepada umat.

Dalam pembinaan ini diberikan juga materi tentang pentingnya keterampilan penyuluh memberikan konseling, yang dibawakan oleh narasumber Fidelis Waruwu, M.Sc.Ed. Konseling adalah proses pemberian bantuan seseorang (konselor) kepada orang lain (konseli) dalam membuat suatu keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman terhadap fakta-fakta, harapan, kebutuhan, dan perasaan-perasaan konseli. Sedangkan konseling pastoral adalah bantuan dalam bentuk kerasulan yang menuntut adanya komunikasi, interaksi, yang mendalam, dan usaha bersama antara konselor (penyuluh) dengan konseli (umat: perorangan atau dalam kelompok) untuk mencapai tujuan konseling yang dapat berupa pemecahan masalah, pemenuhan kebutuhan, ataupun perubahan tingkah laku (sikap) dalam lingkup pelayanan pastoral.    

Layanan konseling pastoral adalah mau membantu umat yang sedang menghadapi masalah. Dalam prinsip membantu ada hal penting yang perlu diingat, yaitu bahwa yang punya masalah adalah konseli, maka dia sendiri yang memecahkan masalahnya. Supaya konseli mampu memecahkan masalah, dia harus menyadari masalahnya dan dibantu untuk pemecahan masalahnya. Perlu diingingat juga bawa konseling bukan Kotbah. Kotbah bersifat satu arah karena umat hanya mendengar dan mengamini. Sedangkan konseling bersifat dua arah. Konseling kelompok merupakan salah satu layanan konseling yang di selenggarakan dalam suasana kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok, yang terdapat hubungan konseling yang hangat, terbuka dan penuh keakraban. Proses Konseling terdiri dari: pembinaan hubungan baik (Rapport); penggalian Informasi (Identifikasi masalah, kebutuhan, perasaan, kekuatan diri, dsb); pengambilan keputusan; pemecahan masalah; perencanaan; dan tindak lanjut pertemuan (follow up).

Berikutnya narasumber Kasubdit Penyuluhan,  Drs. A.H. Yuniadi, MM memaparkan materi tentang pengelolaan penyuluh agama Katolik non PNS. Beliau menyampaikan bahwa penyuluh bukan pekerjaan yang membuat kaya, tetapi untuk melayani Tuhan. Penyuluh agama Katolik PNS sudah melaksanakan pertemuan pembinaan di Yogyakarta. Selain itu ada juga PIP, Penyuluh Informasi Publik, yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyuluh agama Katolik non PNS wajib memiliki minimal 2 kelompok binaan dan membuat laporan pelaksanaan tugas setiap bulan. Sampai saat ini ada yang sudah menerima honor, namun mungkin ada juga yang belum. Perlu diketahui bahwa tidak ada potongan sepeserpun atas honorarium itu, kecuali pajak. Jika penyuluh tidak membuat laporan tapi menerima honor akan menjadi masalah di kemudian hari. SK pengangkatan penyuluh agama Katolik non PNS berlaku tiga tahun, tetapi tidak berlanjut jika kinerjanya tidak baik. Maka nanti subdit Penyuluhan Ditjen Bimas Katolik  akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kinerja penyuluh dan pelaksanaan tugas penyuluh agama Katolik non PNS di lapangan.

Dalam melaksanakan tugasnya penyuluh harus berpedoman pada Juknis Penyuluh Agama Katolik. Supaya kegiatan bisa terkontrol dengan baik maka penyuluh perlu membuat program dulu dan memetakan situasi dan kondisi lokasi dan umat yang dibina. Melakukan  Identifikasi (umat butuh apa, masalah mereka apa, potensi mereka apa; menginventarisir persoalan umat; punya data) dan membuat program bersama. Program dibuat untuk periode 1 tahun dan nanti perlu dievaluasi pada akhir tahun. Untuk itu penting sekali menciptakan komunikasi yang baik dengan Romo Paroki dan jangan sampai penyuluh melebihi kewenangan Romo Paroki. Selain itu penyuluh harus bisa menempatkan diri sebaik-baiknya di paroki dan masyarakat. Pada sesi yang kedua narasumber yang sama juga mendampingi para peserta dalam menyusun proposal program penyuluhan dan laporan kegiatan penyuluhan.

Romo Benyamin Sudarto Pr menyampaikan materi tentang profil dan kode etik penyuluh agama Katolik. Dalam dokumen Konsili Vatikan II Kanon 301 berbicara tentang otoritas gerejawi (Paus dan para Uskup) yang berhak mendirikan perserikatan kaum beriman kristiani untuk kegiatan merasul, baik kerasulan dalam kelompok parokial maupun kategorial. Kelompok parokial dibuat berdasarkan tingkat keaktifan dan batas wilayah tertentu, misalnya batas alam (jalan, sungai, dll.), batas pemerintahan (kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dll). Sedangkan kelompok kategorial berdasarkan kategori tertentu: misalnya berdasarkan umur (anak, remaja, lansia, dll) ada kelompok BIA, Sekami, BIR, OMK; berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan anggota perkumpulan ada kelompok PUKAT, Mahasiswa Katolik, PMKRI, WKRI, dll. Setiap keuskupan mungkin bisa berbeda istilah. Yang penting penyuluh bertugas membantu melaksanakan panca tugas Gereja, yaitu Koinonia, Liturgia, Kerygma, Diakonia, dan Martiria.

Selain itu narasumber juga menekankan tentang profil penyuluh agama Katolik sebagai informator, motivator, edukator, konsultor, advokator, dan pembina rohani umat. Maka penyuluh perlu mengengambangkan aspek penting : profesional (mengetahui pengetahuan tentang ajaran iman Gereja); pedagogis (bisa menyampaikan dan mengkomunikasikan tentang materi pembinaan dengan baik); sosial (bisa membangun relasi dan komunikasi dengan umat); kepribadian (mempunyai motivasi religius yang  tinggi dan tanggap akan situasi). Beliau juga mengingatkan tentang dampak media sosial yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Media sosial sangat cepat menyebarkan informasi kepada publik namun penyuluh harus mampu menyaring informasi media sosial dengan bijak, berintegritas, dan perlu selalu cek in recek terhadap kebenaran suatu informasi di medsos sebelum share ke pihak lain.

Selanjutnya Romo Franz Magnis Suseno memaparkan materi tentang identifikasi masalah sosial keagamaan. Menurut beliau umat Katolik harus terus belajar membina hubungan baik dengan umat Islam. Umat Katolik sejak semula ikut terlibat sepenuhnya dalam gerakan kebangsaan Indonesia dan diakui secara nasional. Tetapi umat Katolik belum berfokus pada hubungannya dengan umat Islam. Dalam proses membuka diri kita dibantu tokoh Islam nasionalis seperti Nurcholis Madjid dan Abdurahman Wahid.

Sejak tahun 90-an hubungan kita dengan NU dan Muhamadiyah menjadi semakin baik bahkan sampai hari ini. Kita merasakan mainstream saudara kita Islam menolak intoleransi dan terorisme atas nama agama. Di Timur Tengah, selama 1400 tahun minoritas Kristiani hidup dan beribadah dengan damai dan bebas di tengah masyarakat muslim. NU dan Muhamadiyah dengan tegas dan jelas menyatakan NKRI adalah bentuk terakhir. Agama mereka Islam adalah agama yang secara hakiki moderat. Akan tetapi toleransi sekarang tertantang karena munculnya ektremisme yang merupakan gejala khas global. Di seluruh dunia selalu muncul golongan yang radikal.

Sekarang ini bukan lagi atheis yang mengancam kita, tetapi malah kelompok orang yang mengatasnamakan Tuhan namun melakukan tindakan terorisme. Sikap umat Katolik diharapkan tidak memberi ruang untuk membalas dendam. Kita harus peka, tidak menunjukkan sikap-sikap provokatif. Kita justru harus mampu menyesuaikan diri atau bersinergi ke dalam budaya masyarakat setempat. Kita ingat mengikuti Yesus berarti bersedia mengalami apa yang dialami Yesus sendiri. Kalau kita menghayati semangat Injil, sebetulnya sama dengan kita mengamalkan nilai Pancasila. Kita harus optimis bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila mampu mewujudkan dan membangun kehidupan bersama dengan adil, toleran, saling menghormati dan menghargai sesama dalam masyarakat Indonesia yang beraneka suku, ras dan agama.

Pada sesi terakhir, penyuluh juga dibekali dengan informasi tentang pembinaan penanggulangan narkoba bagi remaja dan anak muda, yang dibawakan oleh Kombes Polisi Drs. Kristoforus Sumirat Dwiyanto, M.Si. Beliau menyampaikan informasi bahwa ternyata sudah ada 803 narkotika jenis baru di dunia. Bentuk narkoba bisa berubah-ubah, karena itu yang perlu kita perhatikan adalah mengawasi perilaku keseharian anak-anak dan remaja kita karena bandar narkoba sudah menjamah anak-anak kecil. Kita harus waspada karena sudah terjadi regenerasi pasar yang diciptakan Bandar narkoba. Anak-anak akan ketagihan melalui makanan yang dicampur bahan narkotika. Kalau sudah ketagihan akan terus mencari. Kejahatan narkotika sejujurnya lebih sadis dari kejahatan korupsi dan terorisme. Narkotika itu silent killer. Membunuh 50 orang per hari. Kerugian negara 84 trilyun setahun, termasuk biaya pengobatan, pembelian, dll. Pangsa pasarnya sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bandar narkoba menyasar semua kalangan bahkan termasuk anggota BNN dan kelompok agama. Ada jaringan internasional dan di dalam penjara pun pelaku masih bermain. Presiden sudah memberi instruksi agar pemberantasan narkoba harus lebih tegas dan intensif untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia.

Akhirnya pertemuan pembinaan penyuluh agama Katolik tingkat nasional di Jakarta ini ditutup secara resmi oleh Kasubdit Penyuluhan Ditjen Bimas Katolik. Dalam sambutan penutupan, beliau berpesan agar semua informasi, wawasan dan pengalaman yang didapatkan dari para narasumber pertemuan ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas penyuluh, dan juga dibagikan kepada teman-teman penyuluh di daerah masing-masing. Setelah mengikuti pembinaan ini, para peserta pertemuan mendapatkan banyak pembelakan dan mereka siap kembali ke tempat tugas untuk menjadi penyuluh agama Katolik non PNS yang memajukan umat dan mempersatukan bangsa. (Markus Supriyanto)

Dibaca
Today Visitor :1
Total Visitor : 44
Total Hits : 56.44K