OPINI

Tuesday, 29 January 2019 09:14 AM

Revitalisasi Pendidikan Keagamaan Katolik

Dr. Aloma Sarumaha, M.A., M.Si

Sumbangan pemikiran atas RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

oleh Dr. Aloma Sarumaha, MA., M.Si

Direktur Urusan Agama Katolik, DITURA Katolik, DITJENBMAS Katolik

Disampaikan pada FGD RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bersama Gereja Katolik

Jakarta, Hotel Grand Cemara, 15-17 November 2018.

 

PENDAHULUAN

Perjalanan hidup manusia seolah menjadi proses pengumpulan berbagai fakta yang pada akhirnya dijadikan sebagai basis bagaimana merancang strategi untuk hidup lebih tenang, nyaman dan aman menuju penyelesaiannya. Dalam proses itulah berbagai hal dijumpai, diciptakan atau tercipta sebagai hasil persinggungan dengan berbagai hal. Hal ini tidak lepas dari kenyataan dimana manusia sebagai individu dan kelompok-sosial (homo duplex) saling bertukar peran untuk mempertegas, mengukuhkan dan mewariskan posisi dan identitasnya dalam pencapaian cita-citanya (solidaritas mekanik dan organik).  Proses identifikasi dapat melalui regulasi.

Satuan-satuan sosial masyarakat seolah berpacu untuk memberikan bukti partisipasinya membangun dan memperkuat keberadaan Negara. Bukti-bukti aktivitas tersebut menjadi instrumen bagi Negara merespons atau memperlakukan satuan sosial. Semakin Negara memberi perhatian, semakin membuat satuan sosial kuat memperoleh pengakuan. Pengakuan tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk memperluas aktivitas untuk semakin dianggap atau diakui sebagai ada dan eksis. 

Akivitas-aktivitas tersebut, ada yang bersifat alamiah (evolusi sosial) dan ada juga yang bersifat ekstrim (seolah dipaksa untuk berubah karena sesuatu hal), seolah ingin merebut peluang sebagai reaksi/respons atas dinamika kehidupan. Salah satu respons atas dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tersebut adalah hadirnya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Kehadirannya seolah memanggil solidaritas berbagai pihak untuk menyelami kembali kepentingan dan kebutuhan bersama (harmonis sosial) sebagai sesama anak bangsa. Itulah kehadiran kita di FGD ini.

MEMPERKUAT LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN

Menangkap peluang yang ada dapat sah-sah saja, dan malah dapat dianggap sebagai sebuah prestasi, terampil dan cerdas membaca gejala sosial. Dalam konteks dewasa ini dikategorikan sebagai mampu mengekspresikan diri dengan baik. Namun bila peluang dan ekspresi tersebut menyerempet sampai ke hal sensitif, tentu dapat menimbulkan reaksi juga.

Di penghujung tahun 2018 ini, kita disegarkan oleh hadirnya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Tentu secara umum, kehadiran RUU tersebut, yang adalah buah Hak Inisiatif DPR patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian wakil rakyat atas rakyat yang sedang berjuang mewujudkan cita-cita hidupnya (bidang pendidikan).

Sayangnya Hak Inisiatif tersebut setelah dicermati lebih mendalam, ditemukan bahwa terdapat hal yang dijelaskan baik sekali, tapi tempatnya tidak perlu ada di dalam RUU tersebut. Contoh konsep Pendidikan Keagamaan yang dianggap belum memadai; sekolah minggu yang selama ini umum dikenal, namun pemahaman tentangnya lemah. Demikian juga istilah katekisasi yang bisa dalam hal tertentu bagi kita menjadi hal baru, yang begitu saja menjadi bahan ramuan dalam RUU.

Tentu ketika sesuatu hal disinggung dan dapat tidak tepat, apalagi pada level undang-undang, pasti akan menuai pro dan kontra. Pro karena dianggap diikutsertakan (berarti kebutuhannya diperhatikan), kontra karena dianggap sangat mengganggu, justru dapat dianggap mencederai.

Apa yang dimuat dalam RUU tersebut, dapat menjadi pembelajaran khusus buat kita semua, terutama Katolik. Pelajaran atas apa yang kita sebuat seratus persen Katolik dan seratus persen warga negara Pancasilais.

Mengingatkan pada UU Nomor 12 Tahun 2012, seratus persen Katolik: ya!. Tetapi seratus warga negara Pancasilais sebuah perjuangan yang tidak terlalu mudah. Karena berdasarkan dokumen yang ada, Katolik diundang, tapi tampaknya kurang berperan. Akhirnya merasa kurang diperhatikan. Lihat misalnya tanggapan atas “rumpun ilmu agama”, dimana akhirnya konsep tertentu dikembangkan menjadi lebih anggun (dengan nama Filsafat Keilahian).

Begitu juga halnya ketika UU Nomor 20 Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dimana dalam Pasal 30 kita dapat mengambil nama sebagai “dan bentuk lain yang sejenis”. Lengkapnya Pasal 30 ayat (4) adalah “Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.” Pasal dan ayat inilah yang digunakan sebagai payung untuk beroperasinya Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) dan sekarang PAUD Taman Seminari. 

Kejadian mutakhir ketika penyiapan bahan-bahan RPJMN 2020-2024 yang diadakan oleh BAPPENAS dengan mitra kerjanya, Katolik diundang. Tetapi tampaknya tidak hadir. Kalau dalam surat tersebut ditulis “Perwakilan Konferensi Waligereja Indonesia” dan “Romo V. Darmin Mbula OFM (Ketua Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik)”. Kadang kita bertanya, apakah undangan sampai atau tidak, lalu kalau sampai, apakah memang sangat sibuk atau bagaimana; dan kalau seumpama hadir, apakah juga membuat laporan tertulis kepada yang diwakili atau cukup lisan saja atau bahkan tidak. Ataukah karena persepsi dimana hadir rapat hanya buang-buang waktu karena sering terjadi pembicaraan kesana kemari. Semoga ke depan hal-hal seperti ini berkembang lebih baik, sehingga kesan-kesan miring semakin tegak, dan dengan demikian suasana hati menjadi lebih fun.

LANGKAH KITA

Kita mesti kelihatan bahwa ada. Kita sudah membaca (mungkin berkali-kali) RUU tersebut. Dalam dua hari ke depan, kita ingin menyikapinya dengan sebuah sandingan atas DIM (daftar inventarisasi masalah). Hasilnya (akan) menjadi input untuk Menteri Agama dalam rapat tingkat Unit Es I Kemeterian dan selanjutnya untuk tingkat lintas Kementerian/Lembaga. Kita akan cermati pasal per pasal, khususnya di pendahuluan menyangkut konsep dasar (defenisi) dan bagian atau pasal yang terkait Katolik (saja). Berdasarkan dokumen yang kita temui, KWI sudah mencermati antara lain soal konsep pendidikan keagamaan yang bersumber pada ajaran agama katolik, yang ditanggapi sebagai masih lemah karena menurut Agama Katolik sumber ajaran adalah 1) Kitab Suci, 2) Magisterium dan 3) Tradisi.

Kita berharap forum ini akan memberikan masukan, sebaiknya rumusan definisi pendidikan keagamaan itu adalah bla bla.... yang bisa saja menganut rumusan seperti terdapat dalam PP 55 Tahun 2007, yaitu Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya (Psl 1 angka 2). Selanjutnya istilah Sekolah Minggu. Betul apa yang dikemukakan oleh Mgr. Suharyo bahwa janganlah sekolah minggu dipahami sebagai sekolah di sekolahan. 

Salah satu hal menarik pada catatan KWI sebagai bahan masukan terhadap RUU adalah di nomor 3, yaitu “RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini belum menggambarkan pemahaman yang komprehensif terhadap Pendidikan Agama Katolik. Hal ini terbukti dengan masih adanya konsep dan istilah yang keliru atau kurang tepat sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan permasalahan yang amat mendasar”.  Menurut saya, (kalau boleh saya sebut sebagai) paragraf ini perlu diperjelas, khususnya kalimat atau frase, “....belum menggambarkan pemahaman yang komprehensif terhadap Pendidikan Agama Katolik.” Apa yang dimaksud dengan pemahaman yang komprehensif terhadap Pendidikan Agama Katolik. Kita yang melayani/memfasilitasi kebutuhan masyarakat Katolik di bidang pendidikan menganggap frase tersebut penting dan mendesak. Jangan sampai masing-masing menafsirkannya lagi. Sehingga pada event-event tertentu dan bahkan agar dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik lebih baik dan tentu berkualitas. Apakah “pemahaman yang komprehensif terhadap Pendidikan Agama Katolik” tersebut dapat dibaca dalam konteks SNP atau bagaimana. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan saat ini menjadi payung operasional menyelenggarakan Pendidikan Agama Katolik di lembaga pendidikan formal (Dasar, Menengah dan Tinggi). Dalam Pasal 37 ayat (5) ditegaskan isi dan/atau materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan kewenangan Gereja Katolik. 

Beberapa waktu lalu (sekitar tahun 2000) STP IPI Malang menyelenggarakan hari studi, salah satu yang mengemuka soal istilah sekolah minggu. Malang menggunakan istilah Minggu Gembira.  Ini tentu ketat sekali kedudukannya sebagai bagian dari rangkaian ibadat. Sejauh yang saya tahu, istilah sekolah minggu berkembang dari fakta bahwa siswa-siswa katolik yang tidak mempunyai kesempatan belajar pendidikan agama katolik di sekolahnya karena faktor jumlah sedikit, ruangan tidak ada dan guru pendidikan agama Katolik tidak ada dan karena mufakat tertentu maka dicarilah hari lain untuk melayani siswa-siswa tersebut dan adanya di hari Minggu. Hasil pertemuan ini pada akhirnya menjadi wadah pemberian nilai pelajaran pendidikan agama Katolik di sekolah (Bdk PMA 16/2010). Demikian hal katekisasi, yang bagi kita bisa saja sudah familiar, tetapi tampaknya juga tidak umum dikenal di Katolik. Yang relatif familiar adalah katekumen, katekumenat, katekis, katekit.

Fungsi fasilitatif: Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama. Sebelum FGD ini dilaksanakan, Ditjen Bimas Katolik mencoba membaca kembali RUU tersebut. Dari diskusi, mengemuka:

1) Bagaimana kalau judul RUU ini cukup RUU Pesantren saja? Sedangkan RUU Pendidikan Keagamaan untuk sementara kembali ke PP 55 Tahun 2007 saja. Tetapi rapat memberikan pertimbangan bahwa PP 55 Tahun 2007 sedang dalam proses pengumpulan data untuk revisi karena dianggap perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan. Bahkan peserta semakin kuat menjelaskan bahwa kalau RUU Pesantren saja jadi UU, maka jelas Katolik sama sekali tidak akan “terbaca”.

2) Kita kaji RUU dengan judulnya demikian tetapi kita fokus saja pada Pendidikan Keagamaan Katolik, khususnya Pasal 71-88 (18 Pasal). Sembari berkembang komentar kritis dalam rapat, akhirnya fokus pada Pasal 72 dan Pasal 85, yaitu:

Untuk Pasal 72, sbb:

Ayat (1) pendidikan keagamaan katolik jalur pendidikan formal menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama katolik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (rapat menambah pendidikan dasar). 

Ayat (2) pendidikan keagamaan katolik pada jenjang pendidikan formal pada pendidikan dasar berupa PAUD Taman Seminari, Pendidikan Dasar Agama Katolik, Pendidikan Menengah Pertama Agama Katolik.

Ayat (3) pendidikan keagamaan katolik jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah berupa sekolah menengah agama katolik atau yang sejenis dan sederajat yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Ayat (4) pendidikan keagamaan katolik jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk sekolah tinggi pastoral/Kateketik/ Teologi atau bentuk lain yang sejenis dan sederajat oleh Gereja Katolik/Keuskupan.

Ayat (5) dan seterusnya: dihapus.

Untuk Pasal 85, sbb:

Ayat (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal: Bina Iman, setara SD: Bina Iman Anak Dasar Katolik; setara SMP: Bina Iman Remaja Katolik; setara SMA: Bina Iman Orang Muda Katolik, Kelas Persiapan Bawah (KPB), Kelas Persiapan Atas (KPA), Aspiran, Postulan; setara Perguruan Tinggi: Tahun Orientasi Rohani (TOR), Seminari Tinggi, dan Novisiat.

Ayat (2) dapat diterima dengan tambahan kata “Gereja Katolik”.

Ayat (3), dihapus, dan

Ayat (4), dihapus.

Sementara untuk Pasal 87, rapat menyarankan untuk ditinjau ulang. Tetapi di Pasal 1 angka 9, “Pendidikan Keagamaan Katolik adalah Pendidikan Keagamaan yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal yang bersumber dari ajaran Agama Katolik meliputi: Kitab Suci, Magisterium dan Tradisi Gereja”.

Hasil rapat internal Ditjen Bimas Katolik itulah yang juga menjadi bahan yang akan disampaikan dalam FGD ini.

 

PENUTUP

Pemahaman mengenai sesuatu hal (dapat) menentukan perlakuan untuk sesuatu hal. Ada yang berpendapat, kebutuhan atau kepentingan menjadi jalan untuk mempersatukan dan/atau menceraikan. Untuk kasus ini, kita akan ke yang positif yaitu semakin menyatukan. Situasi (RUU) ini semakin membuat kita mawas diri atas berbagai kemungkinan yang terjadi. Oleh sebab itu, marilah kita perkuat kemitraan ini dengan kerja sama memberikan yang terbaik untuk Masyarakat Katolik Indonesia.

Kekuatiran kita ubah dengan harapan bahwa kesalahpahaman yang sempat beredar (misalnya dengan mau diundangkannya sekolah minggu), kita kembalikan lagi ke hakikatnya sebagai bagian dari peribadatan; dan pernyataan beberapa anggota DPR setuju bahwa sekolah minggu dan lainnya dapat dihapus. Wapres Jusuf Kalla sudah mengatakan agar Pemerintah tidak campuri urusan dalam agama.

Maka marilah kita susun DIM-nya dengan penuh semangat. Marilah kita efektifkan waktu yang singkat ini. Telaah-telaah kita hendaknya langsung menukik dan ke jalan keluar yang menyejukkan. Kalau cepat, sendiri; kalau mau hasil baik, bersama.

Pemerintah selalu hadir untuk melindungi warganya dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya, diantaranya dengan menyediakan regulasi yang memadai.

Demikian. Terima kasih.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibaca
Today Visitor :1
Total Visitor : 43
Total Hits : 30.09K